STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KECAMATAN KLATEN SELATAN

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur.

Judul SOP

1

Pengajuan SPP

2

Penyusunan Daftar Gaji

3

Penyusunan Perubahan Daftar Gaji

4

Penyusunan Anggaran

5

Penyusunan SPJ

6

Pengajuan SPM

7

Penyelenggaraan Musrenbangkec

8

Penyelenggaraan Musrenbangdes

9

Usulan Pembangunan

10

Monitoring Pembangunan

11

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

12

Pelayanan Legalisasi Umum

13

Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian

14

Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Nikah

15

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

16

Pelayanan Rekam E-KTP

17

Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

18

Pelayanan Surat Pindah Penduduk

19

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

20

Penyusunan Laporan Bulanan

21

Penyusunan RKA

22

Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi

23

Penyusunan Laporan Semesteran

24

Penyusunan Laporan Tahunan

25

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

26

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

27

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

28

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

29

Pengukuran/ Pengumpulan Data Kinerja (Bulanan/Triwulanan/Semesteran)

30

Pengadministrasian Data Pegawai

31

Penyusunan Buku Inventaris Barang

32

Penyusunan Laporan Inventaris Barang

33

Penyusunan Inventaris Ruangan

34

Pembuatan Surat Tugas

35

Pengusulan Pembuatan Karis/Karsu

36

Pengusulan Kenaikan Pangkat

37

Pengusulan Kenaikan Berkala

38

Pembuatan Surat Perjalanan Dinas

39

Pengusulan Pensiun

40

Pengusulan Masa Persiapan Pensiun (MPP)

41

Pembuatan Surat Tugas

42

Pengajuan Cuti

43

Pengagendaan Surat Masuk

44

Pengagendaan Surat Keluar

45

Pengisian Buku Cuti

46

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

47

Pembuatan Undangan Rapat

48

Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)

49

Pengajuan Alokasi Dana Desa (ADD)

50

Pengajuan Tambahan Penghasilan Perangkat (TPP)

51

Fasilitasi Pilkades

52

Penanganan/Pelaporan Bencana

53

Penyelesaian Permasalahan Ketertiban

54

Pelaksanaan Inovasi SELASA KELIMIIS