Desa Nglinggi Klaten Percontohan Desa Damai Berbudaya

KLATEN – Desa Nglinggi, Klaten Selatan, Klaten dipilih sebagai percontohan Desa Damai Berbudaya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemndes PDTT). Pencanangan dilakukan Direktur Jendral Pembangunan Daerah Tertentu Kemendes PDTT Aisyah Gamawati secara daring pada Kamis (3/9/2020).

Aisyah menjelaskan tujuan pembentukan Percontohan Desa Damai Berbudaya, agar nilai-nilai kerukunan hidup dan toleransi antar warga masyarakat dapat terpelihara dengan baik, walaupun terdiri dari beragam bangsa, suku, etnis, agama dan kelompok sosial.

Ditambahkan, ada delapan indikator sebagai panduan Desa Damai Berbudaya untuk dipenuhi masing-masing desa percontohan. Yakni, komitmen masyarakat dan pemerintah desa untuk mewujudkan perdamaian, pranata bersama yang mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sistem pencegahan, penanganan cepat, penanggulangan, dan pemulihan kekerasan.

“Selain itu modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat, penguatan nilai sosial budaya perdamaian melalui norma kearifan lokal, kesetaraan gender dan kelompok rentan, pendidikan dan penguatan nilai sosial budaya perdamaian, uang berusaha/lapangan kerja bagi masyarakat di desa, lingkungan dan Infrastruktur desa yang memadai,” jelasnya.

Aisyah menuturkan, program pendampingan ini akan dilakukan selama tiga tahun. Ia berharap, di desa percontohan tersebut masyarakat bisa hidup mandiri, tenteram, kehidupan warga harmonis, dan pembangunan desa lancar.

Kepala Desa Nglinggi, Klaten Sugeng Mulyadi mengatakan kerukunan warga desa terjaga dengan baik walau terdiri dari beragam agama.

“Kami komitmen dengan regulasi. Misalnya Desa Nglinggi sudah ada Perdes tentang Pengaturan Pemakaman dan Ketetertiban Umum. Promosi dan edukasi masif kami lakukan kepada masyarakat dengan memberdayaan partisipasi perempuan dan PKK. Kearifan lokal melalui pentas budaya juga kami lakukan termasuk deteksi dini terhadap potensi konflik masyarakat,” kata Sugeng.

Dikatakan, menjaga kerukunan warga itu diwujudkan dengan merespon cepat terhadap kejadian menonjol. Tak kalah penting adalah fasilitasi pemerintah kepada masyarakat dengan prinsip keadilan, agar tidak muncul konflik lebih besar.

“Kami selalu melibatkan TNI-Polri dalam menangani masalah. Peran tokoh masyarakat, petugas Babinsa dan Babinkamtibmas sangat membantu. Termasuk peran Wahid Fondation yang selalu mendampingi,” tegas Sugeng.

Penulis : Diskominfo Klaten
Editor : WH/Diskominfo Jtg